SAINT NEWS - Rektor
Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Muh Syarif, beberapa waktu lalu
mengeluarkan maklumat dengan tajuk “NEW NORMAL PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI” disampaikan
pada acara Rapat Anggota MRPTN pada tanggal 29 Mei 2020. (6/6)
Maklumat dengan bentuk file .ppt ini, berisikan beberapa kebijakan kampus UTM dalam menerapkan masa New Normal. Salah satu yang menjadi sorotan saat ini yaitu implementasi pada Bidang Keuangan, Sumberdaya & Sistem Informasi point 7 yang tertulis Bantuan Pulsa, penundaan pembayaran/angsuran UKT, bantuan sembako. Mengingat beberapa kampus lain sudah mengeluarkan kebijakan resmi dengan protokol yang jelas.
Ketika ditanyai perihal kebijakan tersebut, wakil rektor II
bagian Bidang Administrasi dan Keuangan, Abdul
Asiz Jakfar, menyatakan untuk langsung bertanya kepada humas (hubungan
masyarakat). “Langsung ke humas,” ungkapnya ketika dimintai keterangan melalui
via WhatsApp.
Bagian humas UTM, Hafiz, menyatakan bahwa dirinya sedang
berada di sumenep dan meminta untuk langsung ke kantor. “Coba langsung ke
kantor mbak, saya di sumenep belum balik (3/6),” jawabnya kepada reporter
Saint.
Namun, ketika dimintai keterangan lebih lanjut mengenai kantor
humas UTM. Hingga berita ini diterbitkan, Hafiz belum juga memberi tanggapan.
Menyikapi hal tersebut, ketua umum Dewan Perwakilan Mahasiswa
(DPM) Pertanian, Mawar Eka Berliana menyarankan untuk seluruh Ormawa di UTM
khususnya advokasi BEM dan DPM tetap
mengawal dan semangat dalam menyuarakan aspirasi mahasiswa.
“Terkait beberapa kebijakan di kampus lain sudah sangat
bagus. Dan seperti yang sudah kita ketahui tidak menjadi rahasia umum lagi, UTM
masih belum mengeluarkan surat edaran resmi terbaru mengenai kebijakan
pembayaran registrasi/UKT untuk mahasiswa semester 2-akhir. Saran saya, seluruh
ormawa UTM terlebih pada tupoksi Advokasi BEM dan DPM tetap semangat dalam
menyuarakan aspirasi mahasiswa serta mengawal dalam pembuatan kebijakan baru
yang dibuat oleh pemimpin dengan melihat dan mempertimbangkan kondisi di
lapangan,” jelasnya.
Disisi lain, ketua umum DPM FT (Fakultas Teknik), M Lutfi
Hidayat, menyarankan kepada mahasiswa UTM untuk menunggu dan tetap mengawal
kebijakan yang datang.
“UTM ini kan kampus satker, jadi kita hanya bisa menunggu
dari kemendikbud untuk kalangan mahasiswa. Harapan saya, semoga mendapatkan
jalan yang terbaik. Baik bagi mahasiswa, pimpinan, dan UTM, sehingga tidak
memberatkan kepada mahasiswa. Karena kita tahu, kita sudah tidak memakai
fasilitas kampus dan kuliah daring, jadi tunggu saja kemendikbud. Teman-teman
mahasiswa juga ikut mengawal baik di UTM dan kemendikbud.”
Wakil gubernur FT, Muhammad Dzakii Hasan, berpendapat bahwa
UTM sudah biasa mengeluarkan kebijakan di akhir dan berharap pimpinan bisa
mengambil kebijakan sesuai dengan keadaan sekarang.
“Menurut saya UTM itu sudah biasa diakhir, tidak tahu itu
sistemnya diatas bagaimana. Seperti kemarin kebijakan libur untuk antisipasi
penyebaran covid. Menurut saya itu terlalu akhir dibandingkan dengan kampus
yang lain. Harapan saya sebagai mahasiswa, pimpinan bisa mengambil kebijakan
sesuai dengan keadaan sekarang, yang sedang dilanda pandemi. Seperti memberi
toleransi pembayaran UKT bagi mahasiswa yang keluarganya tidak bisa bayar UKT.
Kemudian bagi mahasiswa akhir yang hanya mengerjakan skripsi saja, pimpinan
bisa membebaskan pembayaran UKT untuk semester depan.”
Senada dengan Dzakii, mahasiswa Teknik Informatika, Abdul
Mukti, juga berharap adanya penurunan UKT dan penggratisan bagi mahasiswa
akhir.
“Meskipun sudah ada rapat tentang new normal, tapi saya kira beberapa hal yang disampaikan dalam file .ppt masih terkesan rancu. Karena
untuk kebijakan kuliah semester ganjil masih belum di ketahui pastinya seperti
apa dan bagaimana. Mengingat pandemi covid sudah merugikan banyak pihak,
alangkah lebih baiknya ada kebijakan mengenai penurunan UKT, potongan UKT
ataupun penggratisan UKT untuk mahasiswa yang hanya tinggal mengambil tugas
akhir/skripsi/desertasi seperti halnya universitas negeri surabaya dan
universitas negeri malang,” paparnya.
Menambahi hal tersebut, mahasiswa Teknik Elektro, Chandra,
mengungkapkan bahwa kebijakan mengenai pembayaran UKT harus melihat dari semua
aspek kalangan mahasiswa.
“Dari kemendikbud sudah mengeluarkan edaran, kalau pembayaran
UKT mengikuti kebijakan rektor. Memang harus dipikirkan secara matang dan
secepatnya. Menurut saya, kalau UTM UKT di bayar full maka saya bisa berkata UTM tidak punya hati. Karena yang saya
tahu, PTN di support oleh
pemerintah. Harapan saya, kebijakan harus melihat dari semua aspek lapisan
mahasiswa bukan hanya kebaikan untuk kampus saja tapi juga bagaimana biar
keluarga dari mahasiswa tetap bisa kuliah tanpa harus merasa tersiksa,”
ungkapnya. (can, zal, Az)
