PRAKTIK POLITIK UANG DI INDONESIA

Fenomena yang selalu mengemuka, tak terkecuali di tahun politik adalah hadirnya politik uang sebagai bagian pelaksanaan pesta demokrasi. Hal ini dikarenakan uang merupakan alat yang sangat signifikan untuk menguasai energi dan sumber daya. Kenapa harus ada praktik politik uang ? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi ? dan bagiamana solusinya agar praktik politik uang itu lebih berkurang di kalangan masyarakat?.
Politik Uang dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Suap menyuap merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Politik uang merupakan suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Menurut hukum di negara kita, politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Dan politik uang pada umumnya dilakukan oleh simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik itu sendiri saat menjelang hari pelaksanaan pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan tidak hanya dengan pemberian uang, melainkan juga dengan pemberian sembako. Tujuan dilakukannya praktik politik uang ini ialah untuk menarik simpati masyarakat supaya memberikan hak suara mereka untuk partai atau politisi yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri, politik uang telah lama di praktikkan oleh para politikus. Hingga pada saat sekarang pun, politik uang masih bisa di temukan di beberapa daerah saat menjelang pemilu. Meskipun dalam skala kecil, praktek politik uang akan berdampak besar terhadap demokrasi. Karena Selain akan menghasilkan pemimpin dengan kualitas rendah, politik uang juga akan melemahkan politisi dan institusi demokrasi itu sendiri.
Namun, permasalahan praktik politik uang di negara kita sangat sulit untuk diberantas. Hal ini disebabkan dengan adanya antara kemiskinan dan praktek politik uang. Jadi, selama kemiskinan belum berhasil teratasi maka politik uang akan terus berlanjut. Di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang tengah terpuruk akibat Covid-19 saat ini, dikhawatirkan ada tim sukses pasangan calon yang memanfaatkan situasi. Lemahnya kesadaran politik warga dan buruknya kondisi ekonomi masyarakat saat ini sangat mendukung adanya pemanfaatan situasi. Mekanisme pengawasan dana politik yang seadanya juga membuat situas semakin menjadi-jadi.
Maka dari itu, hal yang harus dilakukan guna mengurangi praktik politik uang yang semakin marak di Indonesia, ialah dengan meningkatakan pelaksanan tugas dan wewenang dari Bawaslu (Bada Pengawas Pemilu), karena Bawaslulah yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu. Selain itu, yaitu dengan menekan pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi angka kemiskinan, banyaknya angka kemiskinan artinya akan banyak pula orang-orang yang akan terpengaruh dengan politik uang. Sosialisasi terkait pentingnya wawasan dalam poltik juga sangat dibutuhkan, karena dengan pemahaman politik masyarakat bisa menilai bahwa akar korupsi dapat menyebabkan minimnya pembangunan infrastruktur, kurangnya lapangan pekerjaan disebabkan adanya politik uang dan lain-lain.